logo pengadilan pamekasan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas 1B

Jl. P. Trunojoyo No. 397 Pamekasan 69371 | Telp/Fax: 0324-322431 | Email: pnpamekasan@yahoo.co.id

Delegasi PN Pamekasan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Pamekasan

Rapat Bulanan Februari dan Persiapan Pencananangan Zona Integritas

Pengadilan Negeri Pamekasan Kelas 1B Pada hari Selasa, tanggal 19 Pebruari 2019, bertempat di ruang Garuda telah dilaksanakan pertemuan rutin dengan agenda rapat bulanan dan persiapan pencananangan Zona WBBM dan Zona WBK. Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan (KPN) H. Wadji Pramono, SH.,MH dengan di dampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (WKPN) Pamekasan H. Bawono, SH.,MH, Panitera H. Muhammad Jufri, SH., MH dan Sekretaris Agus Priyanto, SH., MH.

Adapun agenda pertama adalah rapat bulanan yang pada pokoknya menyoroti hasil temuan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) agar kinerja pegawai terutaman pada disiplin pegawai untuk semakin di tingkatkan terutama mengenai absensi masuk, pulang, ijin terlambat dan ijin tidak masuk. Beberapa hal yang di bahas dalam rapat bulanan adalah:

  • Temuan tentang absen yang harus di perbaiki terutama tentang ijin tidak masuk menggunakan Surat Keterangan Dokter (SKD), untuk di cek keaslian SKD.
  • Kinerja pegawai PN. Pamekasan agar di tingkatkan, mengingat pengawasan kinerja sekarang juga di pantau langsung dari pusat melalui absen maupun penyelesaian perkara yang terpantau lewat SIPP.
  • Cakim telah mendapat wejangan dari Hakim Bawas MA RI dalam pertemuan yang dilakukan saat pemeriksaan, agar belajar dengan baik dan mematuhi segala peraturan yang ada.
  • Wifi dan kertas yang menunjang proses belajar Cakim harus segera di selesaikan oleh Sekretaris dan mendapat kesanggupan untuk Wifi akan di tingkatkan kapasitasnya mulai hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019, dengan melakukan pembelian kabel. Sedangkan kertas akan diusahakan mendapat 5 rim kertas.
  • Court Calender persidangan harus diisi, jika ketua majelis berhalangan atau lupa, maka Panitera Pengganti harus membantu untuk mengisi court calender.
  • Operator LHKPN harus aktif untuk membantu mendapatkan password jika banyak pegawai yang belum dapat password untuk mengisi e-LHKPN.
  • Dalam persidangan maupun kerja-kerja di Pengadilan Negeri Pamekasan, harus berhati-hati dan menghindarkan dari perbuatan tercela, sebab ada beberapan pengadilan negeri yang telah menjadi target KPK.
  • Dokumen Reformasi Birokrasi (RB) tidak ada, harus segera di buat dan ditindak lanjuti.
  • Untuk meningkatkan kinerja dan monitoring SIPP, maka sidang di jadwalkan akan berlangsung 2 (dua) kali dalam seminggu.
  • Hakim harus bebas politik. Telah ada Surat Edaran dari Dirjen Badilum tentang larangan Hakim berpolitik dan Surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non Yudisial tentang Himbauan Menjaga Kemandirian dan Netralitas, sehingga hakim dan segenap warga peradilan harus menghindari perbuatan atau tindakan yang memberikan asumsi politik maupun keberpihakan.
  • Penggunaan kertas untuk tiap bulan di jatah 5 rim.
  • Kalau ada ijin keterlambatan atau ijin tidak masuk, dibuat back up ijin tersebut. Setiap ijin tidak masuk atau ijin keterlambatan harus ada suratnya.
  • Hakim Pengawas laporannya harus di buat berdasarkan aturan yang ada. Laporan pengawas bidang adalah penting dan dibuat berjenjang
  • Bekerja di era digital, harus berubah pola pikirnya. Pola pikir harus mengikuti arus jaman dan lebih baik lagi dari yang dulu. Mahkamah Agung telah menerapkan pembaharuan dengan pesat, sehingga warga peradilan terutaman Pengadilan Negeri Pamekasan harus mengikuti sistem yang ada.
  • Kekompakan harus di jaga dan dijalankan pada semua bidang pengadilan. Pengadilan Negeri Pamekasan harus lebih baik karena SDM banyak, pekerjaan sedikit.
  • Rapat harus formal dengan di sertai :
  1. Undangan rapat berisi waktu, tempat dan agenda rapat.
  2. Rapat harus diarsipkan.
  3. Ada notulen rapat yang mencatat setiap kegiatan dan hasil rapat.
  4. Ada dokumentasi rapat berupa foto.
  5. Rapat diupload di website atau di WA grup Humas PT Jatim.

Dalam rapat juga di bahas tentang persiapan pembentukan Zona WBBM dan Zona WBK, yang antara lain :

  • Acara pencanangan zona WBBM dan zona WBK semula akan di koordinator oleh Sekretaris PN. Pamekasan, akan tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri dan di ganti oleh Hakim PN. Pamekasan Tito Eliandi
  • Pencanangan zona WBBM dan zona WBK semula di minta oleh Mahkamah Agung untuk di buat 30 % dari pengadilan yang ada di Indonesia, selanjutnya oleh Dirjen Badilum di tambah menjadi 50 % dan Pengadilan Tinggi meminta 100 % pengadilan di bawahnya telah mencanangkan zon WBBM dan zona WBK.
  • Panduan penilaian sudah ada dari contoh Pengadilan Tinggi DKI.

Rapat tersebut juga terdapat session tanya jawab dan penyampaian keluhan dari hakim, panitera pengganti, dan pegawai antara lain dari Budi Haryono, SH, Gede Andi Agus Narendra dan H. Hamdi yang selengkapnya sebagai berikut :

  • Tanya : kenapa pimpinan mengganti pegawai pada jabatan tertentu seperti Bendahara, yang di perlukan dalam pelaporan keuangan baik untuk Pengadilan Negeri Pamekasan maupun untuk Mahkamah Agung ?. mohon ada peninjauan kembali dalam pergantian bendahara tersebut. (Budi Haryono, SH)
  • Jawab : Pergantian terhadap pegawai atau staff pada jabatan tertentu seperti bendahara adalah untuk penyegaran dan regenerasi. Setiap pimpinan (KPN) berhak melakukan pergantian atau rotasi pegawai di lingkunga Pengadilan Negeri Pamekasan agar terdapat regenerasi dan penyegaran. Nantinya akan di ikutkan pelatihan yang dapat menunjang keterampilan pegawai atau staff baru tersebut. Pergantian terhadap bendahara keuangan akan dilakukan dari H. Hamdi kepada Gede Andi Agus Narendra. (Jawaban KPN Pamekasan)
  • Tanya dan pendapat : sebelumnya memohon maaf karena ada kesalahan dalam absen yaitu balpoint habis tinta sehingga ketika di tekan menjadi robek. Seharusnya hal tersebut tidak usah dipermasalahkan, karena yang lebih penting adalah bagaimana Pengadilan Negeri Pamekasan dapat meningkatkan kinerja dengan disiplin absen dan peningkatan Sumber Daya Manusia PN Pamekasan melalui pelatihan pelatihan yang dibutuhkan pegawai yang di tunjuk melakukan tugas tertentu. Gede Andi Agus Narendra menyatakan siap mengemban tugas sebagai bendahara keuangan asal ada Surat Keputusan tertulis sebagai dasar melaksanakan tugas. (Gede Andi Agus Narendra)
  • Jawab : terhadap permohonan peningkatan SDM PN. Pamekasan akan ditindaklanjuti dengan mengikutsertakan pelatihan teknis berkaitan dengan bendahara. Sedangkan untuk pegawai lain yang menduduki jabatan, akan diberi pelatihan sesuai dengan jabatan yang diduduki. (KPN Pamekasan)
  • Pendapat : bahwa permohonan pindah dari Bagian Umum dan Keuangan sekaligus melepas jabatan sebagai bendahara adalah keinginan sejak lama yang selalu di minta pada setiap Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan. Alasan permintaan tersebut adalah karena sudah merasa jenuh dan ingin situasi baru, sudah ada usulan Panitera Pengganti dan bosan karena setiap hari hanya ada sendiri di Bagian Umum dan Keuangan. (H. Hamdi).
  • Pendapat : terhadap pernyataan mantan bendahara H. Hamdi, maka Budi Haryono, SH selaku Kasubbag Umum dan Keuangan menyatakan selalu ada di tempat dan hanya pergi ketika jam istirahat tiba.

Setelah adanya diskusi dan tanya jawab, Ketua Pengadiilan Negeri Pamekasan selanjutnya menutup rapat, dikarena waktu untuk persidangan telah tiba. Selanjutnya diharapkan hasil rapat bulanan akan ditindak lanjuti oleh segenap hakim, panitera pengganti dan pegawai PN. Pamekasan dengan sepenuh hati demi adanya perubahan menuju lebih baik.

 

 

 

 







Selamat datang di website resmi PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN -